(PRESS RELEASE) Pergantian Menteri Keuangan dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia

Pergantian Menteri Keuangan dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia

SALATIGA – Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga telah melaksanakan kegiatan Economic Discussion dengan tema “Pergantian Menteri Keuangan dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia”. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis, 1 Oktober 2026, pukul 15.00 WIB hingga selesai dan bertempat di samping Masjid FEBI Kampus 3 UIN Salatiga.

 

Kegiatan ini dihadiri oleh pengurus internal HMPS Ekonomi Syariah dan beberapa peserta debate Skill Session. Diskusi menghadirkan Yoni Heri Kurniawan Bekti sebagai pemantik dan Shofiyatun Nisa sebagai moderator.

 

Dalam diskusi dijelaskan bahwa Menteri Keuangan memiliki peran strategis dalam pengelolaan kebijakan fiskal, antara lain melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan perpajakan, serta pengelolaan pembiayaan dan utang negara. Oleh karena itu, pergantian Menteri Keuangan dapat menjadi perhatian publik karena berpotensi memengaruhi arah, prioritas, dan implementasi kebijakan fiskal pemerintah.

 

Salah satu isu yang menjadi pembahasan utama adalah pergantian Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan dan kemudian digantikan oleh Suahasil Nazara. Serah terima jabatan tersebut berlangsung pada 15 September 2026. Pergantian ini kemudian menjadi bahan diskusi mengenai bagaimana perubahan kepemimpinan di Kementerian Keuangan dapat memengaruhi kesinambungan kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah.

 

Peserta diskusi kemudian diajak membahas pertanyaan mengenai apakah pergantian Menteri Keuangan akan memberikan dampak positif atau justru menimbulkan tantangan baru bagi perekonomian Indonesia. Sebagian peserta menyampaikan pandangan bahwa Purbaya memiliki sejumlah terobosan kebijakan yang dinilai mampu mendorong aktivitas ekonomi. Di sisi lain, terdapat pula pandangan bahwa pergantian Menteri Keuangan merupakan bagian dari kewenangan Presiden dan dapat dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan pemerintahan.

 

Pembahasan juga menyoroti kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 5,61 persen secara tahunan (year-on-year). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan I 2025 yang sebesar 4,87 persen. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi salah satu sumber pertumbuhan terbesar dengan kontribusi pertumbuhan sebesar 2,94 persen.

 

Namun, diskusi tidak hanya melihat pertumbuhan ekonomi dari sisi angka makro. Peserta juga mempertanyakan apakah pertumbuhan ekonomi tersebut telah sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Pertanyaan tersebut penting karena pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan dalam tingkat yang sama.

 

Data BPS menunjukkan bahwa pada Maret 2026 persentase penduduk miskin Indonesia berada pada angka 8,07 persen, atau sekitar 22,93 juta orang. Angka tersebut sebenarnya mengalami penurunan dibandingkan September 2025 yang sebesar 8,25 persen. Dengan demikian, kondisi kemiskinan secara nasional menunjukkan perbaikan, tetapi jumlah masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan tetap menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian.

 

Dari sisi ketenagakerjaan, BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia pada Februari 2026 sebesar 4,68 persen, turun 0,08 persen poin dibandingkan Februari 2025. Meskipun mengalami penurunan, masih terdapat sekitar 7,24 juta orang yang menganggur dari total angkatan kerja sebanyak 154,91 juta orang. Data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diikuti dengan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan mampu menyerap tenaga kerja secara lebih luas.

 

Diskusi juga menyinggung bahwa dampak pertumbuhan ekonomi tidak selalu dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat berjalan positif secara nasional, tetapi masyarakat masih dapat menghadapi persoalan seperti kesempatan kerja, tingkat pendapatan, daya beli, dan biaya kebutuhan hidup. Karena itu, keberhasilan kebijakan ekonomi tidak hanya dapat dilihat dari pertumbuhan PDB, tetapi juga dari sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

Dalam perkembangan terbaru, ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 5,29 persen secara tahunan. Sementara itu, ekonomi semester I 2026 tumbuh sebesar 5,45 persen dibandingkan semester I 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih berada dalam kondisi tumbuh, meskipun laju pertumbuhan pada triwulan II lebih rendah dibandingkan triwulan I.

 

Melalui kegiatan Economic Discussion ini, HMPS Ekonomi Syariah tidak hanya mengajak mahasiswa untuk memahami pergantian pejabat dalam pemerintahan, tetapi juga mendorong mahasiswa agar mampu melihat kebijakan ekonomi secara lebih kritis. Pergantian Menteri Keuangan perlu dipahami dalam konteks kesinambungan kebijakan fiskal, stabilitas ekonomi, pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

Kegiatan ditutup dengan kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam melihat kinerja perekonomian, tetapi bukan satu-satunya ukuran kesejahteraan. Kebijakan fiskal yang baik perlu diarahkan agar pertumbuhan ekonomi dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan merata bagi masyarakat. Dengan demikian, perubahan kepemimpinan di Kementerian Keuangan diharapkan tetap menjaga kesinambungan kebijakan sekaligus mampu menjawab tantangan perekonomian Indonesia ke depan.