PRESS RELEASE
DEMA FEBI Bersama HMPS Ekonomi Syariah Gelar Ghazalia Center, Kaji Dampak Geopolitik terhadap Ekonomi Indonesia
SALATIGA – Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) berkolaborasi dengan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, menyelenggarakan kegiatan Gazalia Center Discussion dengan tema “Konsolidasi Kekuatan dan Masa Depan Demokrasi: Membaca Arah Pemerintahan Indonesia di Tengah Dinamika Politik Kontemporer”,Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis, 16 April 2026, di Kantin FEBI, Gedung KH. Zubair Umar Al Jailani.
Kegiatan
ini diikuti oleh Mahasiswa umum, serta perwakilan HMPS di lingkungan FEBI,
meliputi HMPS Perbankan Syariah, HMPS Ekonomi Syariah, HMPS Akuntansi Syariah,
HMPS Manajemen Bisnis Syariah, dan HMPS Bisnis Digital. Forum Gazalia Center
Discussion ini menjadi wadah diskusi kritis bagi mahasiswa untuk memahami
keterkaitan antara dinamika politik global dan kebijakan ekonomi nasional.
Kegiatan
ini menghadirkan pemateri Muhamad Rizky Ariadi, S.Pd. Forum ini membahas
kondisi ketegangan geopolitik global yang berpotensi memicu ketidakstabilan
ekonomi dunia, salah satunya melalui ancaman distribusi minyak di Selat Hormuz
yang berdampak pada lonjakan harga BBM dan inflasi di berbagai negara, termasuk
Indonesia. Kondisi tersebut diperparah oleh depresiasi nilai tukar rupiah
terhadap dolar Amerika Serikat, yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat
dan mengganggu stabilitas makroekonomi nasional.
Sebagai
respons, pemerintah memanfaatkan APBN untuk menjaga stabilitas harga BBM,
meskipun langkah ini turut memberikan tekanan terhadap kondisi fiskal negara.
Dua program prioritas pemerintah juga menjadi bahan kajian, yakni Program Makan
Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp300 triliun guna menangani persoalan
stunting dan gizi, serta program Koperasi Desa Merah Putih yang diarahkan untuk
mendorong kemandirian ekonomi desa. Keduanya dinilai masih menghadapi sejumlah
kendala, mulai dari ketepatan distribusi hingga kekhawatiran akan pembentukan
koperasi yang sekadar memenuhi syarat administratif tanpa perencanaan
keberlanjutan yang memadai.
Forum ini menekankan bahwa di tengah kondisi global yang tidak menentu, diperlukan evaluasi menyeluruh agar kebijakan yang diambil pemerintah tetap efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Implementasi yang kurang adaptif dinilai berpotensi memperbesar risiko defisit anggaran sekaligus melemahkan ketahanan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

0 comments:
Posting Komentar