Pemerintah Luncurkan Paket Ekonomi “8+4+5” untuk Percepat Pertumbuhan dan Serap Tenaga Kerja
Sumber Foto : Airlangga Hartanto bersama Kemenkeu Purbaya Yudhi (Tribunnews.com)
Jakarta, 15 September 2025 - Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan Paket Ekonomi 2025 yang dikenal dengan klaim “8+4+5”, menyusul Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat.
“Rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil yang kita beri nama program Paket Ekonomi di tahun 2025 ini, yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah terkait penyerapan tenaga kerja,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
8 program akselerasi pada 2025 mencakup magang bagi lulusan perguruan tinggi (fresh graduate ≤1 tahun), perluasan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) untuk sektor pariwisata/hotel/restoran/kafe, bantuan pangan 10 kilogram beras untuk periode Oktober–November, serta bantuan iuran JKK/JKM bagi pekerja bukan penerima upah seperti driver online, sopir, kurir, dan tenaga logistik.
Sementara itu, 4 program akan dilanjutkan di 2026 termasuk perpanjangan tarif PPh Final 0,5% untuk UMKM hingga omzet tertentu, dan perluasan PPh 21 DTP ke sektor padat karya. Detil pendanaan dan target penerima manfaat telah disiapkan, termasuk anggaran Rp16,2 triliun untuk program akselerasi tahap 2025.
5 program penyerapan tenaga kerja menjadi bagian penting paket ini, seperti Program Koperasi/Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak Pantura, modernisasi kapal nelayan, dan pengembangan perkebunan rakyat.
Melalui paket ini, Pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas ekonomi di tengah gejolak global, sekaligus menurunkan angka pengangguran dan memperkuat sektor usaha rakyat. “Kami optimistis langkah ini akan memperluas kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” terang Airlangga.
Sumber :
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
- Detik.com

0 comments:
Posting Komentar